Jakarta, Poskota.Online – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara telah melaksanakan Sosialisasi dan Pencanangan Desa Binaan Imigrasi pada Selasa, 28 Mei 2024.
Acara yang dilaksanakan di eL Hotel Jakarta, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepala Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, dan stakeholder terkaitdengan mendatangkan narasumber dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kegiatan ini sebagai bentuk upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara dalam mencegah masyarakat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TpI Jakarta Utara menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Luar Negeri dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi.
Dibentuknya Desa Binaan ini sebagai bentuk edukasi agar masyarakat di wilayah Jakarta Utara tidak menjadi
korban TPPO yang sedang marak terjadi.
“Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengajak dan mencanangan para perangkat
Kecamatan sampai dengan Kelurahan ataupun pihak Sekolah di wilayah Jakarta Utara untuk mejadi perpanjangan tangan Kantor Imigrasi Jakarta Utara dalammeminimalisir terjadinya praktek TPPO,” pesan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Jakarta Utara, Qriz Pratama dalam sambutannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya juga menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya.
“Kita sebagai anak bangsa dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana kita menghadapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum TPPO,” pesan R.Andika.
Beliau juga mengajak para tamu undangan untuk memerangi bersama upaya TPPO agar tidak ada lagi korban. “Karena perhari ini agen-agen masih merekrut secara ilegal saudara-saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri,” tegas R. Andika
Desa Binaan Imigrasi merupakan program Direktorat Intelijen Keimigrasian yangbertujuan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait permohonanpaspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan KantorImigrasi, serta sebagai upaya pencegahan PMI Nonprosedural melalui pemberianedukasi keimigrasian kepada masyarakat, khususnya calon PMI untuk meminimalisirterjadinya PMI Non Prosedural juga untuk mencegah masyarakat menjadi korbanTPPO.(Wirawan)
