Pantura Indramayu, poskota.online – Dianggap Kurang transparan soal penggunaan anggaran APBD 2025 Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan Online di Indramayu “menggeruduk” kantor Dinas PUPR, Rabu (23/4/ 2025)
Dipimpin Koordinator FPWI, Chong Soneta, sekitar 55 wartawan datang langsung untuk audiensi. Masalahnya? Minimnya keterbukaan informasi, terutama soal dana publik dan kegiatan fisik yang dikelola dinas.
“Kita nggak cari ribut, cuma minta komunikasi dibuka. Selama ini, akses ke Pak Kadis Asep Abdul Mukti susah banget,” kata Chong.
Para wartawan juga usul biar Dinas PUPR punya humas resmi, adain konferensi pers rutin, dan perkuat layanan KIP. Tujuannya? Biar semua media—besar kecil—punya akses yang adil dan publik makin melek info pembangunan.
Sementara Ketua IWOI DPC Indramayu Atim setuju dengan dilibatkannya kembali para ketua organisasi pers yang sudah ada.
Pihak Dinas PUPR, lewat Sekdis Maulana Malik, janji bakal evaluasi dan buka ruang dialog. Tapi katanya, “Soal anggaran itu ada aturannya, nggak bisa sembarangan diekspose.”
Audiensi pun ditutup dengan harapan ke depan hubungan media & Pemkab makin sinergis demi Indramayu yang lebih terbuka dan maju. (Kanjeng)
