Semarang – Kebijakan pemerintah merampingkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan demi efisiensi anggaran memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak warga khawatir tidak lagi bisa mengakses layanan kesehatan setelah kartu PBI dinonaktifkan.
Menanggapi situasi tersebut, dr. H. Agus Ujianto, M.Si.Med., Sp.B., FISQUa, pakar bedah sekaligus Ketua Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia (PREDIGTI), memberikan analisis mendalam sekaligus penegasan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Menurut dr. Agus, kebijakan ini merupakan sinyal bahwa negara ingin memastikan anggaran kesehatan tepat sasaran. Namun demikian, ia menegaskan bahwa rumah sakit telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak terganggu.
Pasien Tetap Prioritas Utama
dr. Agus menegaskan bahwa rumah sakit tidak akan menolak pasien hanya karena persoalan administratif BPJS.
“Tenaga kesehatan terikat sumpah profesi. Pertolongan nyawa adalah yang utama. Soal kartu aktif atau tidak, itu urusan administrasi yang bisa dibicarakan setelah kondisi pasien stabil,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat, prosedur triase tetap menjadi pedoman utama pelayanan medis.
Digitalisasi untuk Cegah Data Tidak Akurat
Sebagai pegiat teknologi kesehatan, dr. Agus menilai banyaknya kartu PBI yang dinonaktifkan disebabkan oleh ketidakakuratan data. Karena itu, ia mendorong percepatan digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi.
Menurutnya, dengan data yang valid dan transparan, pemerintah dapat memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
Gotong Royong Lewat Lembaga Sosial
dr. Agus mengungkapkan bahwa rumah sakit kini semakin kreatif dalam mencari solusi pembiayaan bagi warga kurang mampu yang kartu PBI-nya terhapus.
Selain mengandalkan anggaran negara, rumah sakit bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial seperti LAZIS, BAZNAS, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Dana gotong royong ini menjadi jaring pengaman agar pasien tetap bisa berobat,” ujarnya.
Edukasi Menuju Iuran Mandiri
Ia juga mengajak masyarakat yang telah memiliki kemampuan ekonomi untuk mulai beralih secara bertahap ke iuran mandiri.
Menurut dr. Agus, peran humas rumah sakit sangat penting dalam memberikan edukasi agar bantuan pemerintah benar-benar tersisa bagi warga yang sangat membutuhkan.
Pengobatan Modern Lebih Efisien
Di bidang medis, dr. Agus yang juga praktisi regenerative medicine menekankan pentingnya penerapan pengobatan modern yang presisi dan tepat sasaran.
Dengan dukungan teknologi digital dan teknik bedah terkini, waktu perawatan pasien dapat dipersingkat sehingga biaya perawatan menjadi lebih efisien, baik bagi pasien maupun negara.
Kesimpulan
dr. Agus menegaskan bahwa kunci ketahanan sistem kesehatan nasional terletak pada kejujuran data dan sinergi semua pihak.
“Rumah sakit adalah lembaga sosial. Kami berupaya menjaga keseimbangan antara membantu sesama dan memastikan operasional rumah sakit tetap sehat untuk mendukung riset serta pendidikan kedokteran di masa depan,” pungkasnya.
