Oleh: Komaruddin Hidayat
Ketua Dewan Pers
Dua tahun merupakan waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum mencapai setengah periode kekuasaan. Namun, rentang waktu tersebut sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden.
Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya mulai memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, serta seberapa jauh gagasan yang dibawa saat kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar.
Lebih dari itu, Prabowo bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan, mulai dari prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya menjadi presiden.
Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata-mata dari daftar program yang telah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo telah berhasil membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat?
Keduanya tentu berbeda.
Modal Seorang Petarung
Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang.
Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Prabowo menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politiknya.
Ia juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi bagi Prabowo bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat.
Pengalamannya sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan kekuatan lain.
Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik. Perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta perebutan sumber daya strategis membuat gagasan tentang kemandirian nasional bukan sekadar romantisme.
Namun, di sinilah terdapat persoalan penting.
Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional
Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kuat dan tegas.
Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi negara.
Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia.
Di antara berbagai program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu simbol paling kuat dari pemerintahan Prabowo.
Secara filosofis, MBG memiliki dasar yang menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya.
Prabowo menyebut MBG sebagai investasi bagi generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Namun, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan bagi puluhan juta anak tidak cukup hanya berangkat dari niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional, pengawasan, serta sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit. Pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur dan distribusi makanan.
Di sini berlaku sebuah hukum sederhana dalam pemerintahan:
Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya.
Perlu Dukungan Data Empiris
Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama.
Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Perkembangan tersebut tentu penting. Namun, ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi dan jumlah beras yang tersimpan di gudang pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus didukung data yang akurat dan lengkap, bukan sekadar jawaban politik.
Swasembada bukan hanya kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu hingga hilir.
Petani harus mendapatkan keuntungan. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus memadai. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus tertarik menjadi petani modern.
Jika tidak, swasembada hanya akan menjadi slogan yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Membangun Institusi yang Kuat
Prabowo tampaknya percaya pada gagasan tentang negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah panjang dalam pemikiran politik Indonesia.
Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan mengenai strong state memang memiliki daya tarik.
Namun, negara kuat mempunyai dua wajah.
Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.
Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, melainkan memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat.
Demokrasi membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu menjalankan fungsi kontrol.
Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan otoriter dan pada akhirnya tidak akan bertahan lama.
Politik Akomodasi
Prabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.
Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, kondisi tersebut menguntungkan pemerintah karena relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat.
Namun, dari perspektif demokrasi, terdapat sebuah paradoks.
Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru oposisi dapat menjadi cermin bagi pemerintah.
Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya.
Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan dan efektif.
Di sinilah peran para menteri menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri seharusnya menjadi penyaring, penerjemah, sekaligus penguji gagasan presiden.
Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.”
“Ini terlalu mahal.”
“Ini berisiko.”
“Ini harus ditunda.”
“Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.”
Jika semua menteri hanya mengatakan, “Siap, Pak”, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya.
Ukuran sesungguhnya adalah output.
Berapa masalah yang selesai?
Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja?
Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat?
Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana?
Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Lima Catatan untuk Prabowo
Setelah mendekati dua tahun pemerintahan, sedikitnya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.
Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden.
Presiden yang kuat memang diperlukan. Tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi negara harus tetap bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi.
Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal.
Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas.
Keempat, perbaiki komunikasi publik.
Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi.
Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.
Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Janji
Lalu, bagaimana kita menilai dua tahun pemerintahan Prabowo?
Banyak agenda besar yang patut didukung, tetapi banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan.
Terdapat sejumlah capaian yang patut dicatat, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi terhadap kemandirian ekonomi.
Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting.
Namun, terlalu dini menyebut pemerintahan ini telah berhasil. Sebab, sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan sedang membangun fondasi.
Yang ditunggu rakyat adalah hasilnya.
Bukan pidato. Bukan jumlah program. Bukan banyaknya proyek. Bukan pula besarnya koalisi.
Dengan sarana media sosial yang berada di tangan masyarakat, rakyat kini memiliki peluang yang semakin besar untuk mengawasi dan menilai proses sekaligus hasil kinerja pemerintah.
Pertanyaan rakyat sesungguhnya sederhana.
Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik?
Apakah petani hidup lebih sejahtera?
Apakah kelas menengah merasa lebih aman?
Apakah lapangan pekerjaan bertambah?
Apakah pendidikan semakin bermutu?
Apakah hukum semakin dipercaya?
Apakah pintu korupsi semakin sempit?
Apakah birokrasi semakin profesional?
Dan yang paling penting, apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara?
Keluh kesah dan harapan rakyat terus bermunculan di ruang publik dan dapat dengan mudah didengar melalui media sosial.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia.
Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.
Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.
Apakah kemenangan yang diraih melalui pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye?
Sejauh ini, Prabowo telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab, pada akhirnya, seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya.
Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.
Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa:
“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan Pemilu 2029 sudah mulai ditabuh.
Saatnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.
Ibarat permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang profesional.
Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting daripada loyalitas yang hanya ingin menggembirakan dan memuji bosnya.
(*)
Leave a Reply