Banjarnegara, JongJava.co — Upaya pemulihan kinerja sektor perbankan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Salah satu langkah strategis terlihat pada penguatan transformasi bisnis PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan pejabat eksekutif dan pengarahan karyawan yang dipimpin Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, di Aula BPR BKK Mandiraja, Selasa (10/3/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur BPR BKK Mandiraja, D. Tri Ristanto Budiono, SE, M.Si., menjelaskan bahwa kondisi kesehatan bank daerah tersebut mulai menunjukkan tren positif. Manajemen berhasil menekan defisit keuangan secara signifikan, dari sebelumnya Rp16 miliar menjadi Rp8 miliar.
“Untuk tahun 2026 kami menargetkan laba sebesar Rp12 miliar. Hingga Februari 2026 realisasi laba telah mencapai Rp1,7 miliar atau sekitar 14 persen dari target tahunan,” ujar Tri Ristanto dalam laporannya.
Ia juga memaparkan bahwa hingga Februari 2026 BPR BKK Mandiraja mencatatkan total aset sebesar Rp721 miliar dengan aset bersih mencapai Rp607 miliar. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah tersebut dinilai tetap stabil.
Hal tersebut tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, yakni tabungan masyarakat sebesar Rp284 miliar serta deposito sebesar Rp243 miliar.
Dalam rangka memperluas akses layanan perbankan, BPR BKK Mandiraja juga melakukan ekspansi melalui pengadaan mobil kas keliling. Layanan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di wilayah Batur, Bawang, Pandanarum, hingga Sigaluh sehingga akses transaksi keuangan masyarakat menjadi lebih mudah.
Selain penguatan layanan konvensional, manajemen juga menyiapkan inovasi digital. Salah satunya adalah pengembangan fitur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2026.
Sementara itu, Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menegaskan bahwa sebagai perusahaan milik daerah, BPR BKK Mandiraja harus dikelola secara profesional dengan orientasi bisnis yang jelas agar mampu menghasilkan keuntungan dan memperkuat PAD.
Menurutnya, pengelolaan badan usaha milik daerah tidak dapat disamakan dengan pola kerja birokrasi pemerintahan.
“Mengelola Perusda tidak bisa menggunakan pola pikir birokrasi seperti ASN. Mindset-nya harus bisnis dan berorientasi pada keuntungan. Jika perusahaan sehat dan menghasilkan laba, maka kesejahteraan karyawan juga akan meningkat,” tegasnya di hadapan sekitar 150 karyawan.
Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta kepercayaan nasabah. Ia menekankan agar tidak ada penyalahgunaan dana nasabah dalam bentuk apa pun.
“Sekecil apa pun nominalnya, jangan sampai ada penyalahgunaan dana nasabah. Integritas adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan,” ujarnya.
Dalam aspek pelayanan, Bupati meminta seluruh jajaran BPR BKK Mandiraja mengedepankan pendekatan yang humanis dan solutif kepada nasabah, baik dalam proses penagihan maupun pemberian pembiayaan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi sinergi pengelolaan Dana Desa yang kini dipercayakan kepada BPR BKK Mandiraja. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi peluang strategis bagi bank daerah untuk memperkuat penetrasi layanan keuangan hingga tingkat desa.
Dengan dukungan pemerintah daerah, penguatan layanan, serta inovasi digital yang terus dikembangkan, BPR BKK Mandiraja diharapkan mampu kembali menjadi bank daerah yang sehat dan kompetitif serta berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Banjarnegara.
Kegiatan pembinaan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banjarnegara, Riatmojo Ponco Nugroho, SE, ME, serta sejumlah pejabat terkait.
