BANJARNEGARA, JongJava.co — DPRD Kabupaten Banjarnegara mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi penurunan pendapatan sekaligus memastikan anggaran perubahan 2026 benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Desakan itu menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Banjarnegara, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Marno dan dihadiri Sekda Banjarnegara bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan.
Dalam pandangan fraksi, DPRD menilai penurunan target pendapatan daerah tidak boleh hanya direspons dengan melakukan efisiensi belanja. Pemerintah daerah dituntut mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Pada Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah turun 7,1 persen dibandingkan APBD murni menjadi sekitar Rp2,043 triliun. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi koreksi pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PBB-P2, serta penyesuaian transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena ruang fiskal daerah semakin terbatas. Fraksi-fraksi meminta Pemkab Banjarnegara menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis, inovatif, dan tidak menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Fraksi Nasdem-Hanura menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah juga diminta menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan belanja yang tepat sasaran.
Fraksi PDI Perjuangan Persatuan Pembangunan mengingatkan bahwa perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi proses administratif untuk menggeser angka anggaran. Setiap rupiah belanja daerah harus memiliki dampak yang jelas terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Fraksi PKS menyoroti ketergantungan Banjarnegara terhadap dana transfer pemerintah pusat. Evaluasi kinerja OPD dinilai penting agar anggaran yang tersedia mampu diserap secara optimal dan menghasilkan program yang terukur.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab menggarap potensi pajak sarang burung walet yang dinilai belum maksimal. Selain itu, pemerintah diminta memberikan penjelasan terperinci mengenai defisit anggaran dan penggunaan pembiayaan neto.
Fraksi PAN juga menyoroti penurunan proyeksi penerimaan opsen PKB. Di tengah meningkatnya aktivitas dan jumlah kendaraan, pemerintah dinilai perlu melakukan terobosan agar potensi tersebut dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Sedangkan Fraksi PKB mendorong agar kebijakan perubahan APBD lebih kuat diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Dengan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 13,28 persen, program pemerintah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kelompok masyarakat rentan.
SILPA Rp157,86 Miliar Harus Tepat Sasaran
Selain persoalan pendapatan, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157,86 miliar yang telah ditetapkan definitif berdasarkan hasil audit BPK.
Besarnya SILPA tersebut menjadi catatan penting agar pemerintah tidak mengulang persoalan rendahnya realisasi program. DPRD meminta dana tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan prioritas yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pemanfaatan anggaran.
DPRD juga mencermati pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31 miliar untuk penyertaan modal BUMD. Pemerintah diminta memastikan tambahan modal tersebut memiliki dasar analisis kelayakan investasi yang jelas, memberikan manfaat ekonomi, serta mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
Isu krisis air bersih akibat musim kemarau turut menjadi perhatian. Fraksi-fraksi meminta Pemkab menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan kondisi darurat, termasuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian tetap terjaga.
Pembangunan RSUD Wanayasa juga diminta mendapat pengawasan ketat. DPRD menekankan pentingnya memastikan proyek tersebut memenuhi standar kualitas sekaligus memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, persiapan Pilkades serentak 2027 di **195 desa** diminta mulai dimatangkan. Fraksi PAN dan PKB mendorong Pemkab segera menyiapkan regulasi yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan Pilkades tidak terkendala persoalan hukum dan teknis.
Dengan sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, DPRD meminta Pemkab tidak menunda eksekusi program setelah perubahan APBD disahkan.
Percepatan pelaksanaan anggaran dinilai penting agar program prioritas tidak menumpuk di akhir tahun dan masyarakat segera merasakan manfaatnya.
Pandangan umum seluruh fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi eksekutif untuk memberikan jawaban resmi Bupati Banjarnegara dalam rapat paripurna berikutnya. (red)