BATAM, – Dugaan aktivitas bongkar muat barang impor melalui jalur pelabuhan tidak resmi di kawasan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang menurut informasi lapangan berlangsung pada malam hingga dini hari itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta potensi kerugian negara dari kegiatan perdagangan yang diduga tidak melalui prosedur kepabeanan.
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, terlihat dua kapal kayu dengan muatan tertutup terpal berwarna biru. Salah satu kapal yang teridentifikasi adalah KM Harapan Wahyu GT 27, dengan nomor registrasi 1024/PPE. Kapal tersebut tampak dalam kondisi bermuatan penuh dan bersiap berlayar.
Aktivitas bongkar muat itu diduga berlangsung tanpa melalui prosedur kepabeanan sebagaimana mestinya. Namun, jenis, asal, jumlah muatan, serta kelengkapan dokumen kapal dan barang masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Seorang pekerja di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku hanya menjalankan pekerjaan sesuai perintah. Ia juga menyebut lokasi gudang penyimpanan barang tidak jauh dari kawasan pelabuhan.
“Kami kerja sesuai perintah. Yang pasti untuk keperluan rumah tangga. Kami tahu pekerjaan ini tidak sesuai aturan main, namun tolonglah kami diperhatikan. Kami pengangguran, ke mana lagi kami mau kerja? Kami tinggal sekitaran sini juga, lokasi gudang tidak jauh dari sini,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan barang yang diduga masuk melalui jalur tersebut antara lain buah-buahan impor, seperti jeruk, apel, dan anggur yang disebut berasal dari Malaysia serta Thailand. Selain itu, beras dalam jumlah besar juga dikabarkan kerap terlihat dalam aktivitas pengangkutan.
Apabila benar barang-barang tersebut masuk tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan dan perizinan impor, praktik semacam itu berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara sekaligus mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Pasalnya, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan impor secara resmi harus memenuhi kewajiban bea masuk, pajak, serta ketentuan lain yang berlaku. Sementara barang yang masuk tanpa prosedur resmi berpotensi memiliki struktur harga yang berbeda dan merugikan pengusaha yang patuh terhadap aturan.
Seorang pengusaha perdagangan di Batam yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai dugaan praktik tersebut dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
“Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini persaingan usaha yang tidak sehat. Pengusaha patuh justru yang dirugikan paling besar,” ujarnya.
Dalam pemberitaan salah satu media daring di Kepulauan Riau sebelumnya, muncul nama seorang pengusaha berinisial IC yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan pasokan buah impor melalui jalur tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan mengenai informasi tersebut. Karena itu, dugaan keterkaitan IC dengan aktivitas yang dipersoalkan belum dapat dipastikan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta keterlibatan.
Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar informasi mengenai alur pasokan, kepemilikan barang, pihak pengangkut, hingga pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan bongkar muat dapat diketahui secara jelas.
Sejumlah sumber di lapangan menilai aktivitas yang disebut berlangsung berulang kali tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi pengawas. Mereka mempertanyakan bagaimana kegiatan bongkar muat yang diduga berlangsung hingga dini hari dapat berjalan apabila tidak terdeteksi atau ditindaklanjuti.
Bahkan, muncul pula dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Namun, tudingan mengenai kemungkinan keterlibatan oknum itu masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Pengawasan di kawasan pesisir dan pelabuhan tidak resmi menjadi penting untuk mencegah masuknya barang tanpa memenuhi ketentuan. Pemeriksaan terhadap kapal, muatan, dokumen pengangkutan, serta gudang penyimpanan diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
Dugaan penyelundupan tersebut juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya penerimaan negara dari bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan kewajiban perpajakan lainnya. Sejumlah sumber bahkan memperkirakan potensi kerugian dapat mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Meski demikian, angka tersebut belum didukung perhitungan resmi sehingga masih memerlukan verifikasi dari instansi terkait.
Masyarakat dan kalangan pelaku usaha berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta instansi pengawasan kepabeanan dan keamanan laut menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan di lapangan.
Pertanyaan mengenai siapa pemilik barang, siapa yang mengendalikan aktivitas bongkar muat, bagaimana jalur distribusinya, serta apakah terdapat pihak yang memberikan perlindungan perlu dijawab melalui proses penyelidikan yang transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari instansi terkait dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi lapangan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak yang berkepentingan.
Poniman T