JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pengawalan dan pengawasan distribusi pupuk nasional. Kerja sama ini bertujuan memastikan pupuk benar-benar sampai kepada petani secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan bertepatan dengan peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026), yang turut dihadiri Menteri Pertanian dan jajaran direksi Pupuk Indonesia.
Kapolri menyampaikan, proyek revamping ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi produksi pupuk nasional.
“Alhamdulillah hari ini kami mendampingi Ketua dan Pak Menteri Pertanian dalam peresmian revamping di PT Kaltim. Artinya negara bisa melakukan efisiensi produksi pupuk sekitar 10 sampai 16 persen,” ujar Sigit.
Selain peresmian pabrik, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga resmi menandatangani MoU pendistribusian pupuk sebagai upaya mencegah penyelewengan dan keterlambatan penyaluran di lapangan.
“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” tegasnya.
Keterlambatan Rugikan Negara Ratusan Triliun
Sigit menekankan, ketepatan waktu distribusi pupuk menjadi faktor krusial dalam menjaga produktivitas sektor pertanian nasional. Ia menyebutkan bahwa keterlambatan distribusi, meski hanya satu minggu, dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar.
“Harapan kita pupuk sampai tepat waktu. Karena tadi disampaikan, keterlambatan satu minggu saja bisa berdampak pada penurunan produktivitas, dan kalau dinasionalkan kerugiannya bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” ungkap Sigit.
Menurutnya, tertibnya distribusi pupuk akan berdampak langsung pada peningkatan hasil panen petani. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, sebagaimana menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagaimana arahan Pak Presiden, kita sedang menyusun roadmap ke depan. Tidak hanya mewujudkan swasembada pangan, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia,” tambahnya.
Polri Siap Kawal Distribusi di Seluruh Indonesia
Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk aktif mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami dari jajaran Polri akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal distribusi pupuk agar tepat sasaran, sehingga produktivitas petani optimal dan target swasembada pangan bisa tercapai secara maksimal,” pungkas Sigit.
Melalui sinergi antara Polri dan PT Pupuk Indonesia ini, pemerintah berharap distribusi pupuk semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
