Pekalongan, Jawa Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menunjukkan keseriusannya dalam menangani kawasan permukiman kumuh melalui Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (12/1/2026), di Hotel KHAS Semarang.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memaparkan materi terkait strategi dan konsep penanganan kawasan kumuh yang berfokus pada penataan berbasis keunggulan geografis, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.
Menurut Sukirman, penanganan kawasan kumuh tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik permukiman, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami telah membentuk tim khusus untuk mengikuti proses penilaian di tingkat provinsi. Penanganan kawasan kumuh ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sukirman.
Dalam rangka mewujudkan wilayah yang bersih, asri, dan layak huni, Pemkab Pekalongan menyiapkan satu desa sebagai proyek percontohan (pilot project) penanganan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2026. Desa tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan aspek geografis, sosial, dan ekonomi, serta dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
“Kami mengambil satu desa sebagai pilot project penanganan kawasan kumuh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis, sosial, hingga ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap, desa percontohan tersebut dapat menjadi model penataan kawasan kumuh yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Pekalongan.
“Harapannya, desa percontohan ini dapat menjadi contoh penataan kawasan kumuh yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan,” pungkas Sukirman.
Pemkab Pekalongan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi serta melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan berdaya saing.(sus)
