BANJARNEGARA – Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Sosialisasi Strategis bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Aula Sasana Bhakti Praja, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah krusial bagi jajaran ASN dalam memulai tahun anggaran 2026 dengan standar integritas yang lebih tinggi.Acara yang dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah ini menghadirkan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kehadiran lembaga auditor negara tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembinaan sekaligus evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program kerja daerah.Fokus pada Kualitas dan Kewajaran HargaInspektur Kabupaten Banjarnegara, Agung Yusianto, memaparkan hasil evaluasi proyek fisik tahun 2025 sebagai bahan pembelajaran.
Ia menekankan bahwa efisiensi pengadaan tidak boleh mengorbankan kualitas infrastruktur.”Kami mendorong evaluasi kewajaran harga yang lebih tajam. Ini penting agar proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menjamin upah layak bagi pekerja dan memberikan hasil bangunan yang berkualitas bagi masyarakat,” tegas Agung.
Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Iwan Hadi Setiawan, menyampaikan arahan yang bersifat preventif. Menurutnya, BPK berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memastikan para pejabat bekerja dalam koridor hukum yang aman.”Tujuan kami adalah memastikan Bapak dan Ibu bekerja dengan selamat secara administrasi maupun hukum. Kuncinya adalah komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) serta kesesuaian antara fakta lapangan dengan laporan administratif,” jelas Iwan.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi adalah syarat mutlak guna mencegah kendala teknis di lapangan berkembang menjadi persoalan hukum di masa depan.Peta Jalan Pembangunan 2026Mewakili Penjabat Bupati, Pj Sekda Banjarnegara memaparkan bahwa pada tahun 2026, Pemkab telah merencanakan 7.515 paket pekerjaan.
Sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dengan rincian:Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Alokasi sebesar Rp87 miliar.Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan: Alokasi sebesar Rp6,1 miliar.Pemerintah daerah juga menginstruksikan kepada seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme dan keteguhan prinsip dalam menghadapi intervensi dari pihak luar.
ASN diminta menjalankan prosedur sesuai aturan tanpa terpengaruh tekanan mana pun.Melalui sinergi dengan BPK RI ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkomitmen melakukan transformasi pada proses bisnis pengadaan—mulai dari standardisasi upah hingga pengawasan material—demi memastikan hasil pembangunan yang optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.(baskoro)
