PONTIANAK Poskota Online – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penguatan inklusi keuangan di Kota Pontianak harus memberi dampak langsung bagi masyarakat. Mulai dari pelajar yang dibiasakan menabung, UMKM yang terdorong naik kelas, hingga pekerja rentan yang mendapat perlindungan jaminan sosial.
Pemkot sendiri telah memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang menjadi wadah kolaborasi penting antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, sekolah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. TPAKD Kota Pontianak yang terbentuk sejak 2020 juga melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta berbagai perhimpunan di kota ini. Pada tahun 2025, capaian program kerja TPAKD Kota Pontianak secara agregat mencapai 145,74 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mendorong perluasan akses keuangan secara lebih nyata dan terukur,” ujarnya dalam asesmen TPAKD Award Tahun 2026 di Pontive Center, Jumat (31/7/2026) sore.
Salah satu program unggulan adalah Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Jumlah rekening pelajar meningkat dari 107.121 rekening pada 2023 menjadi 167.210 rekening pada akhir 2025, dengan rata-rata kenaikan 25,99 persen. Nominal tabungan pelajar juga naik dari Rp20,18 miliar menjadi Rp31,74 miliar.
Edi menilai capaian tersebut penting karena membangun kebiasaan finansial sejak dini. Apalagi, persentase rekening dormant atau tidak aktif turun dari 27,56 persen pada 2023 menjadi 19,74 persen pada akhir 2025. Artinya, pelajar tidak hanya membuka rekening, tetapi mulai aktif menabung.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan kampanye menabung melalui pendekatan kreatif, di antaranya Tabungan dari Barang Bekas atau TABUNGKU serta literasi melalui Tundang, yakni tradisi Melayu pantun dan gendang. Pendekatan ini membuat edukasi keuangan lebih dekat dengan budaya lokal sekaligus mendorong kepedulian lingkungan.
Di sisi lain, TPAKD Kota Pontianak memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan dan informal melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Peserta aktif pekerja bukan penerima upah meningkat 69,13 persen dalam tiga tahun, dari 8.702 peserta pada 2023 menjadi 14.718 peserta pada akhir 2025.
“Pada 2025, sebanyak 6.489 peserta terlindungi melalui dukungan APBD,” tambahnya.
Untuk UMKM, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama. Pada 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak mencapai 186.753 atau naik 12,89 persen secara tahunan. Dalam lima tahun terakhir, pertambahan merchant rata-rata mencapai 28.154 per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 26,44 persen.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi atau e-Ponti untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Pada 2025, penerimaan melalui QRIS retribusi tercatat Rp493,33 juta dan turut mendorong pendapatan sektor retribusi sebesar Rp29,32 miliar,” katanya.
Keberhasilan digitalisasi ini juga mengantarkan Pemkot Pontianak meraih empat penghargaan dari Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025. Edi berharap TPAKD Kota Pontianak terus menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas literasi, inklusi, dan akses keuangan.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat lebih berdaya. Pelajar cerdas finansial, UMKM naik kelas, pekerja rentan terlindungi, dan ekonomi kota semakin kuat,” pungkasnya.
Hasnan
