Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan longsor tanggul saluran irigasi sekunder di Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
Sosialisasi ini dilakukan menyusul penetapan status tanggap darurat oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, melalui SK Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/440 Tahun 2026 yang berlaku selama tujuh hari sejak 26 Mei hingga 1 Juni 2026.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menegaskan, langkah percepatan penanganan dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap sektor pertanian dan memastikan kebutuhan air bagi para petani tetap terpenuhi.
“Pemerintah hadir untuk memastikan penanganan berjalan cepat. Selain itu, kami berharap masyarakat turut menjaga dan memanfaatkan saluran irigasi secara bijak demi keberlangsungan pertanian bersama,” ujarnya usai rapat koordinasi penanganan di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, terdapat sekitar 161 hektar lahan sawah terdampak akibat longsor tersebut, terdiri atas 40 hektar lahan pascapanen dan 121 hektar yang sedang memasuki masa tanam.
Bupati juga meminta Camat Bawang bersama Forkopimcam aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kondisi di lapangan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta pentingnya partisipasi warga dalam menjaga infrastruktur irigasi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali bersama Sekretaris Daerah, BPBD, DPUPR, Dinas Pertanian, dan jajaran BBWSSO meninjau langsung lokasi longsor.
Wakhid menjelaskan, selama proses perbaikan berlangsung, kebutuhan pasokan air pertanian akan dijaga melalui sistem pompanisasi dari saluran irigasi sekunder Siwuluh.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersama-sama mendukung proses penanganan. Pemanfaatan saluran irigasi harus sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyodetan liar pada saluran irigasi.
“Penyodetan ilegal dapat mengurangi debit air dan memicu rembesan yang berpotensi menyebabkan kerusakan tanggul. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BBWSSO Maryadi Utama mengatakan penanganan dilakukan dalam dua tahapan, yakni penanganan darurat dan perbaikan fisik permanen.
Untuk tahap darurat, BBWSSO telah mengoperasikan mobile pump berkapasitas 250 liter per detik guna mengalirkan air dari saluran sekunder Siwuluh ke area pertanian terdampak.
Sedangkan perbaikan fisik pada tanggul longsor sepanjang 50 meter dengan lebar 10 meter dan tinggi 12 meter dilakukan melalui pemasangan jaringan pipa yang diperkuat bronjong, dengan target penyelesaian sekitar satu bulan.
Pemerintah berharap melalui sosialisasi intensif ini, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga aset irigasi sebagai penopang utama ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Bawang. (Bas).
