PONTIANAK Poskota Online– Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berupaya agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan penggerak ekonomi masyarakat. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak selama ini telah memiliki kepengurusan dari tingkat kota hingga kecamatan. Di tingkat kecamatan, kepengurusan DMI juga cukup aktif menggelar berbagai kegiatan di sejumlah masjid.
Namun, menurutnya, fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, sosial, dan ekonomi masih perlu terus diperkuat. Ia menilai potensi besar yang dimiliki masjid di Pontianak belum sepenuhnya tergarap secara optimal.
“Harapan kita, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat pembinaan umat, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini memang masih belum optimal kita rasakan,” ujarnya ketika membuka Musyawarah Daerah DMI Kota Pontianak Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (24/7/2026).
Edi, yang juga menjabat Wali Kota Pontianak, menyebut, Kota Pontianak memiliki 347 masjid dan hampir 600 musala. Jumlah tersebut menjadi kekuatan besar apabila mampu dikoordinasikan dan dikembangkan melalui program yang kreatif, inovatif, serta berdampak langsung bagi jamaah.
“Potensi ekonomi di masjid itu sebenarnya sangat besar. Kalau ini kita koordinir dan kembangkan, bisa menjadi kekuatan umat Islam, terutama dalam pemberdayaan ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan, jika setiap masjid mampu menghimpun dan mengelola dana secara produktif, maka potensi ekonomi umat yang terkumpul akan sangat besar. Karena itu, ia berharap DMI ke depan dapat membangun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan pihak terkait agar potensi tersebut dapat dikelola lebih terarah.
Selain pemberdayaan ekonomi, Edi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan masjid kepada masyarakat. Di antaranya melalui peningkatan kualitas imam, takmir, pengurus masjid, serta pengelolaan kegiatan keagamaan yang lebih baik.
“Program ke depan yang bisa kita implementasikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan masjid kepada masyarakat, termasuk kualitas imam dan takmir,” jelasnya.
Edi juga menyoroti persoalan sertifikasi lahan masjid dan tanah wakaf. Menurutnya, masih ada sejumlah lahan masjid yang perlu ditata dan diselesaikan secara administrasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak setiap tahun mengalokasikan dana hibah rata-rata Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar untuk masjid, terutama untuk pembangunan, rehabilitasi, dan menutup kekurangan pembangunan. Namun saat ini, Pemkot juga mulai memberi perhatian pada madrasah tradisional karena dinilai penting bagi penguatan sumber daya manusia.
“Kita sekarang juga fokus menangani madrasah-madrasah secara fisik, karena madrasah sangat penting untuk SDM masyarakat,” katanya.
Edi berharap Musda DMI Kota Pontianak menjadi ruang evaluasi dan penyusunan program yang lebih implementatif. Seluruh peserta diminta menyampaikan persoalan yang dihadapi masjid di kecamatan masing-masing agar dapat dibahas dan dirumuskan menjadi program kerja.
“Dalam musyawarah ini semua berkesempatan menyampaikan hal-hal untuk kemajuan ke depan, termasuk masalah yang dihadapi di masing-masing kecamatan dan masjid,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila kepengurusan sebelumnya belum optimal menjawab berbagai tantangan. Ke depan, ia berharap DMI Kota Pontianak dapat menjadi role model bagi DMI kabupaten/kota lainnya.
“DMI Kota harus berusaha membuat program yang implementatif, kreatif, dan memberi dampak positif, terutama bagi perekonomian umat dan jamaah,” pungkasnya.
H a s n a n
