PURWOREJO – Polemik aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dinilai lamban dan tidak tegas dalam menindaklanjuti persoalan yang telah berulang kali mencuat ke permukaan.
Berbagai kalangan masyarakat menilai, hingga kini belum ada langkah konkret dari Pemkab dalam menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang diduga marak terjadi di sejumlah wilayah. Sikap diam pemerintah daerah menimbulkan tanda tanya besar: ada apa di balik tambang ilegal tersebut?
Saat dikonfirmasi wartawan, Pj Sekda Purworejo Tolkha Amaruddin awalnya menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan segera dibahas dalam rapat dengan dinas terkait. Namun, ketika dikonfirmasi ulang beberapa hari kemudian, Tolkha hanya menjawab singkat bahwa “sedang dibuat resume,” tanpa menjelaskan hasil atau tindak lanjut rapat tersebut.
Bahkan, pada konfirmasi berikutnya, Tolkha tidak lagi memberikan jawaban. Sikap bungkam ini menuai reaksi publik yang mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam menegakkan aturan dan melindungi lingkungan.
Aktivitas tambang tanpa izin diketahui melanggar Undang-Undang dan berpotensi merusak lingkungan. Masyarakat berharap Pemkab segera mengambil langkah tegas agar tidak terkesan membiarkan pelanggaran hukum yang merugikan negara serta mengancam keselamatan warga.
“Jangan hanya rapat tanpa hasil. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji,” ujar salah seorang warga Purworejo yang enggan disebutkan namanya.
Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan penegakan hukum berjalan dan lingkungan tidak semakin rusak akibat aktivitas tambang ilegal yang kian mengkhawatirkan.
