Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kota Pontianak
PONTIANAK Poskota Online– Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya pemahaman keprotokolan dan komunikasi publik bagi seluruh perangkat daerah. Kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari aspek keprotokolan dan komunikasi. Karena itu, pengetahuan dasar mengenai tata acara, urutan kegiatan, penyambutan tamu, hingga cara menyampaikan informasi kepada publik perlu dipahami secara baik oleh aparatur pemerintah.
“Hal-hal sederhana terkait keprotokolan harus kita pahami. Bagaimana tata acara sebuah kegiatan, urut-urutan kegiatan, penyambutan tamu, ketepatan waktu, sampai dress code, itu tidak terlepas dari keprotokolan,” katanya usai membuka Forum Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, keprotokolan tidak hanya menyangkut kegiatan di lingkup Pemerintah Kota Pontianak, tetapi juga berhubungan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahkan tamu dari luar negeri. Pemahaman tersebut tidak cukup hanya dimiliki oleh bagian protokol, tetapi juga perlu diketahui oleh perangkat daerah lain. Sebab setiap OPD kerap menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pimpinan, tamu, maupun masyarakat.
“Pengetahuan ini harus dimiliki oleh kawan-kawan di seluruh OPD. Bagaimana memperlakukan tamu, bagaimana menyiapkan acara, semuanya perlu dipahami,” jelasnya.
Selain keprotokolan, forum tersebut juga membahas komunikasi publik pemerintah daerah. Amirullah menyebut, pemerintah perlu terus meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, baik media cetak, elektronik, media online, maupun media sosial.
Ia menjelaskan, fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus terinformasikan dengan baik. Terlebih, informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak hanya dapat diakses warga Kota Pontianak, tetapi juga masyarakat luas di tingkat nasional bahkan internasional.
“Informasi yang kita sampaikan melalui media sosial tidak hanya dibaca di lingkup administrasi Kota Pontianak, tetapi seluruh dunia bisa mengakses informasi itu,” ungkapnya.
Karena itu, menurut Amirullah, komunikasi pemerintah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Informasi yang disampaikan harus melalui proses pengecekan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kaidah komunikasi publik.
“Dalam mengkomunikasikan juga ada aturan, tata cara, dan kaidahnya. Tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus ada mekanisme check and balance. Dicek dulu, benar atau tidak, baru diinformasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, cara menyampaikan informasi juga harus disesuaikan dengan target audiens. Komunikasi untuk warga Kota Pontianak, masyarakat Indonesia, atau publik internasional tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Bahkan, dalam konteks tertentu, kemampuan menyampaikan informasi dalam bahasa asing juga diperlukan.
“Apakah informasi itu untuk warga Kota Pontianak saja, untuk seluruh Indonesia, atau untuk mempublikasikan Pontianak ke dunia, cara menyampaikannya tentu berbeda,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus belajar dan membuka diri terhadap masukan, termasuk dari insan media. Menurutnya, media memiliki jangkauan dan sudut pandang yang luas sehingga masukan dari media sangat penting dalam memperbaiki komunikasi publik pemerintah.
“Masukan dari media sangat penting, karena jangkauan media lebih lebar dan sudut pandangnya tentu dari perspektif media. Kalau kami dari pemerintahan, sudut pandangnya sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Amirullah menilai, komunikasi publik yang baik dapat membantu menyebarkan informasi positif, menumbuhkan optimisme, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis.
“Dari informasi-informasi ini diharapkan tersebar informasi positif dan optimisme tentang Kota Pontianak yang terus membangun, tumbuh, dan berkembang,” pungkasnya.
Hsn
