217 Rumah dan 135 WC Masuk Program Perbaikan Pemkot Pontianak 2026
PONTIANAK Poskota Online– Papan-papan kayu yang mulai lapuk itu masih berdiri. Di sebuah gang di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Hasan menjalani hari-harinya di rumah sederhana yang ia bangun seadanya. Dinding depan dan belakang masih dari papan. Lantai kayu terasa rapuh. Atap seng yang ia sebut “sengkas” kerap berbunyi saat hujan turun.
Rumah itu sudah ia tempati lebih dari lima tahun. Kondisinya makin lama makin menurun. Ia sendiri menyebut rumahnya “dagan”, istilah yang biasa digunakan warga untuk menggambarkan bangunan yang sudah tidak layak.
Di rumah itu, Hasan membesarkan empat anak. Tiga di antaranya telah berkeluarga, sementara satu anak perempuan masih tinggal bersamanya. Kini, ia juga hidup bersama menantu dan anggota keluarga lainnya dalam ruang yang terbatas.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hasan berjualan es, air tebu, dan kelapa. Penghasilannya tidak menentu. Ia menyebut, dalam sehari kadang hanya cukup untuk kebutuhan makan setengah hari. Kondisi itu membuatnya sulit menyisihkan uang untuk memperbaiki rumah.
Saat mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah Kota Pontianak, ia langsung memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin.
“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar, supaya bermanfaat untuk keluarga,” katanya usai menerima simbolis bantuan di Aula Kantor Terpadu Pemkot Pontianak Jalan Letjen Sutoyo, Senin (20/4/2026).
Bagi Hasan, bantuan ini bukan berarti semua selesai begitu saja. Ia tetap harus terlibat langsung. Bersama keluarga, ia ikut mengerjakan perbaikan rumahnya sedikit demi sedikit. Bahkan selama proses berlangsung, mereka tetap tinggal di rumah tersebut.
“Ya, kami tinggal di situ. Anak beranak semua gotong royong,” ujarnya.
Ia juga menyadari bahwa bantuan yang diberikan memiliki keterbatasan. Jika ada kekurangan biaya, ia berusaha menambah sendiri, meski kondisi ekonomi tidak selalu memungkinkan.
“Kalau ada kekurangan, ya kita tambah sendiri. Tapi keadaan hidup sekarang kan pas-pasan,” ungkapnya.
Cerita seperti Hasan masih banyak ditemui di Kota Pontianak, terutama di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai. Pemerintah kota pun terus menjalankan program perbaikan rumah dan sanitasi untuk menjawab persoalan tersebut.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan kemiskinan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.
“Tahun ini kita menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar. Total ada 217 unit rumah yang kita bantu dengan nilai Rp30 juta per rumah. Selain itu, kita juga melaksanakan perbaikan WC untuk masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Kita berharap dengan rumah yang lebih layak, masyarakat bisa lebih fokus bekerja, membesarkan anak, dan menatap masa depan dengan lebih baik. Yang paling penting adalah kesehatan,” tuturnya.
Menurutnya, rumah yang sehat harus memenuhi standar dasar, seperti ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang lancar, serta kondisi ruangan yang tidak lembap.
“Lingkungan kita ini kelembapannya tinggi, bisa 70 sampai 80 persen. Kalau rumah tidak punya ventilasi yang baik, mudah berjamur, jadi sumber penyakit. Itu yang kita ingin perbaiki,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sanitasi dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Air bersih ini penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Air sumur kita belum layak minum tanpa diolah, sementara air parit dan sungai sudah banyak tercemar. Karena itu, kita dorong masyarakat untuk punya WC yang sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Program ini, lanjutnya, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara gotong royong.
“Pengerjaannya kita dorong secara gotong royong. Warga sendiri yang mengerjakan dengan pendampingan teknis dari dinas. Kalau ada kekurangan, bisa ditambah swadaya,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa data penerima bantuan terus diperbarui agar tepat sasaran.
“Kita minta data yang benar-benar faktual. Diverifikasi langsung di lapangan oleh dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan, supaya bantuan ini betul-betul diterima oleh yang berhak,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 terdapat peningkatan nilai bantuan per unit.
“Nilai bantuan naik dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta per rumah. Ini karena harga bahan bangunan meningkat dan kita ingin kualitas rumah yang dibangun lebih layak huni,” ungkapnya.
Ia memaparkan, melalui APBD Kota Pontianak tahun ini dialokasikan bantuan untuk 252 unit, terdiri dari 117 unit rumah tidak layak huni dan 135 unit perbaikan WC. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui program perumahan menambah ratusan unit bantuan lainnya.
“Kalau digabungkan dengan bantuan dari pusat, totalnya sekitar 500-an unit yang ditangani tahun ini,” jelasnya.
Derry menegaskan, pelaksanaan program ini mengedepankan pola swadaya masyarakat. Pemerintah tidak menggunakan kontraktor, melainkan mendorong keterlibatan langsung warga penerima bantuan.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk material. Untuk upah tukang hanya sekitar 10 persen. Jadi kita harapkan ada partisipasi dari pemilik rumah, keluarga, dan lingkungan sekitar,” katanya.
Untuk menjaga kualitas pembangunan, pemerintah menurunkan tenaga pendamping teknis yang bertugas menghitung kebutuhan material, mengawasi pekerjaan di lapangan, serta memberikan masukan kepada warga selama proses berlangsung.
“Pendamping ini penting supaya rumah yang dibangun tetap sesuai standar rumah layak huni, baik dari sisi struktur maupun kesehatan lingkungan,” tambah Derry.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, terutama terkait legalitas lahan.
“Syarat utama harus memiliki alas hak tanah yang jelas, seperti sertifikat atau surat keterangan dari wilayah. Ini yang kadang menjadi kendala, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga kerap menghadapi ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap hasil pembangunan.
“Ada yang berharap rumahnya dibongkar total lalu dibangun baru, padahal anggarannya terbatas. Akhirnya saat pelaksanaan, dana tidak cukup dan hasilnya tidak maksimal. Ini yang terus kita edukasikan,” jelas Derry.
Meski demikian, ia memastikan program ini terus diperbaiki dari tahun ke tahun, baik dari sisi pendataan maupun pelaksanaan di lapangan, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Hasnan
